Korupsi Dua Milyar Untuk Main judi Dadu Gurak Mantan Kades Kalang Dohong Diamankan Unit Tipikor Satreskrim Murung Raya Puruk Cahu,
“Tersangka,Kades Kalang Dohong AH resmi telah kita tangkap dan di tahan sejak Senin 27 Februari hingga 18 Maret 2023,setelah kita lakukan pemeriksaaan rekening tersangka pada sejumlah bank, namun tidak ditemukan dana milik Kades,lantaran sejumlah dana hasil korupsi telah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk main judi dadu gurak diarena wara,” sebut Kapolres Murung Raya,AKBP Irwansah melalui Kabag OPS Kompol S Pasaribu yang didampingi Kasatreskrim,Deny Langie dan Kanit Tipikor Mura Aipda Nordin pada kegiatan press release, Jum,at (10/03/2023) bertempat dihalaman Mapolres Mura.
Adapun kronologis terjadinya tindak pidana korupsi,bahwa Desa Kalang Dohung,Kecamatan Laung Tuhup,Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2019 dan tahun 2020 lalu mendapat Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp 3.192.544.000,- dengan rincian penggunaan dana ADD pada tahun 2019 lalu sebesar Rp 1.555.474.000,-,Rp666.226.000,- dan Dana Desa (DD) Rp889.248.000,-.
Kemudian pada tahun 2020 dana yang bersumber dari ADD Rp 1.637.70.000,-,Rp 599.989.000,- dan DD Rp 1.29.337.000,- kemudian dana bagi hasil pajak APBD Rp7.712.000,- sejumlah dana APBDes tersebut telah dipindah bukukan atau dicairkan dari rekening kas daerah ke rekening pemdes Kalang Dohung.
Kades Kalang Dohong AH ditetapkan tersangka, karena dalam penggunaan sejumlah dana tersebut,Kades Kalang Dohung tidak mempedomani Peraturan Bupati (Perbup) Mura nomor 8/2016 dan Perbup Mura nomor 35/2019 tentang pedoman dalam pengelolaan keuanga desa, adapun isi dari Perbup yang telah dilanggar Kades AH adalah bahwa Kades sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam hal menentukan prioritas pembangunan, penyusunan rencana penggunaan dana dan rencana anggaran biaya.
Selanjutnya, sejumlah dana yang telah dicairkan disimpan oleh oknum kades sendiri, kaur keuangan desa tidak difungsikan, kemudian dalam mengelola keuangan tidak dibentuk tim,kegiatan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana dalam penggunaan dana dan rencana anggaran biaya dan bahkan kegiatan fisik tidak dilaksanakan alias fiktif.
Perangkat desa,seperti Sekdes juga tidak dilibatkan dalam kegiatan mengelola sistim keuangan desa,sehingga mengakibatkan laporan realisasi kegiatan ke Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Berdasarkan RPD sebagian dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan fisik pengecoran jalan dan pembangunan fasilitas lainnya di desa,seperti pembangunan rumah dinas guru,poswindu,perpustakaan desa,sejumlah item pelaksaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan terdeteksi pada sejumlah kegiatan tidak dilaksanakan atau fiktif.
Dari hasil pemeriksaan dan perhitungan sejumlah item pekerjaan oleh Dinas PUPR Mura, ditemukan selisih nilai dari pekerjaan sebesar Rp 2.53.975.400.000,-,untuk itu, Polres Mura telah melakukan pemeriksaan sebanyak 31 orang saksi, baik dari aparat desa ,masyarakat desa,dari Kecamatan Laung Tuhup,Dinas PMD dan BPKAD Mura.
Kemudian, Polres Mura juga telah meminta keterangan dari 3 orang ahli,yaitu dari BPKP Kalteng,Dinas PUPR dan Kabag Hukum Setda Mura,saat ini barang bukti yang disita dari tersangka AH berupa surat dan dukomen.
Pasal yang diterapkan pihak penyidik kepada terasangka AH,yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 3,setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kooporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diancam pidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lam 20 tahun dan denda Rp50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar(Read).
Posting Komentar