PEMKAB MURUNG RAYA
BPBD Murung Raya dan ULM Gelar Sosialisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2025
Puruk Cahu, Lintasborneo24.com —
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui Lembaga Penelitian Makorak menggelar kegiatan Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025 di Gedung Dewan Adat Dayak (DAD) Murung Raya, Senin, 27 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta unsur kecamatan dan pemerintah desa, bersama tim akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang menjadi narasumber utama dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala BPBD Murung Raya Fitrianur Fahriman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 dan 3 Tahun 2012, yang menginstruksikan setiap daerah untuk memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, sudah ada 11 yang melaksanakan penyusunan KRB. Untuk Murung Raya, tahun 2025 ini kita mulai menyiapkan penyusunan dokumen tersebut,” jelas Fitrianur.
Ia menambahkan, tahapan awal penyusunan KRB ini telah diawali dengan konsultasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tim penyusun dari ULM. “Kami berharap proses penyusunan ini dapat berjalan lancar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten,” tambahnya.
Fitrianur menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana di setiap wilayah, menilai tingkat kerentanan dan kapasitas daerah terhadap bencana, serta menyusun peta risiko yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan penanggulangan bencana di Murung Raya.
“Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih tangguh terhadap bencana,” pungkasnya.
(Rahman)
Posting Komentar