Puruk Cahu, Lintasborneo24.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Ahmad Maulana, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ahmad Maulana, raihan opini WTP menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara profesional.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Maulana, Jumat (29/5/2026). Ia mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.

“Capaian opini WTP ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ahmad Maulana menjelaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik harus terus dipertahankan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan keuangan. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan administrasi keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor.

“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Maulana mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian administratif semata. Pengelolaan anggaran yang baik, lanjutnya, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran yang baik ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Murung Raya,” tambahnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan capaian tersebut, Ahmad Maulana berharap Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat terus mempertahankan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan demi mewujudkan masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

(Rahman)