DPRD Murung Raya Dukung Perjuangan Pemkab Pertahankan PPPK Demi Kualitas Pelayanan Publik

Puruk Cahu, Lintasborneo24.com – DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperjuangkan keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu guna menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menanggapi pernyataan Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kepatuhan untuk Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Herman Kondo Siriwa, S.H., M.H., Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fajar Kunaefi, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Menurut Bebie, tenaga PPPK memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah pedalaman Kabupaten Murung Raya.

“Kami di DPRD tentu mendukung langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keberadaan PPPK. Mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Bebie.

Ia menilai, keberadaan tenaga PPPK sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pelayanan publik, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup luas seperti Murung Raya.

Menurutnya, apabila terjadi pengurangan tenaga PPPK secara besar-besaran, dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat di daerah.

Bebie juga berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi daerah dalam mengambil kebijakan terkait tenaga PPPK sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kami berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi tenaga PPPK. Mereka telah banyak berkontribusi dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan DPRD Kabupaten Murung Raya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta memperjuangkan kesejahteraan tenaga PPPK di daerah.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya tetap berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat.

(Rahman)