Murung Raya Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD, Fokus Perkuat Tata Kelola APBD 2025

Puruk Cahu, lintasborneo24.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya memberikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026) malam.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Andri Raya, yang hadir mewakili Bupati Murung Raya. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan sejumlah tamu undangan.

Dalam penyampaiannya, Andri Raya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Murung Raya Heriyus, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, dan Sekretaris Daerah yang tidak dapat menghadiri rapat karena sedang menjalankan tugas kedinasan.

Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, masukan, serta kritik konstruktif yang disampaikan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah yang melampaui target merupakan hasil optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah, termasuk sektor pajak dan retribusi. Sementara itu, terkait realisasi belanja yang belum mencapai target secara maksimal, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian kebijakan, kondisi geografis wilayah, hingga langkah efisiensi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi pembangunan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (Sisapan). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Terhadap pandangan Fraksi PAN dan NasDem, pemerintah menyatakan sependapat bahwa pertanggungjawaban APBD tidak hanya diukur dari capaian keuangan semata, tetapi juga harus mampu menunjukkan manfaat nyata pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, sejumlah masukan dari Fraksi PKS terkait pemeliharaan fasilitas publik, peningkatan layanan air bersih, bantuan pendidikan bagi mahasiswa, serta pembinaan keagamaan di wilayah pedesaan akan menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan program pembangunan berikutnya.

Pemerintah juga menyambut baik pandangan Fraksi PKB mengenai pentingnya pengawasan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman. Selain itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi lintas sektor dinilai menjadi perhatian bersama yang perlu terus diperkuat.

Sedangkan usulan Fraksi PPP-Gerindra terkait peningkatan kemudahan investasi dan pelayanan publik akan ditindaklanjuti melalui penguatan digitalisasi layanan perpajakan serta penyederhanaan proses perizinan.

Menutup penyampaiannya, Andri Raya menegaskan bahwa seluruh saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel demi kemajuan Kabupaten Murung Raya.

(Rahman)