DPRD dan Pemkab Murung Raya Sepakati Dua Ranperda, Perkuat Regulasi dan Pelayanan Publik

Puruk Cahu, Lintasborneo24.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyepakati dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2026, Senin (9/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Murung Raya tersebut dipimpin Ketua DPRD Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Dina Maulidah. Turut hadir Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., Sekretaris Daerah Lynda Kristiane, Dandim 1020/Murung Raya Letkol Inf. Samuel Yoga Widhi P., S.H., perwakilan Kapolres Murung Raya, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Murung Raya dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Sutrisno, S.T., menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap dua Ranperda, yakni Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam laporannya, Sutrisno menjelaskan bahwa Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha telah melalui pembahasan serta penyempurnaan sejumlah pasal. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.

Sementara itu, pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 dilakukan karena ketentuannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Sutrisno juga menjelaskan bahwa pencabutan perda tersebut tidak akan mengakibatkan kekosongan hukum maupun menghentikan pelayanan administrasi kependudukan. Layanan seperti penerbitan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian tetap berjalan karena telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua Ranperda tersebut kemudian disetujui dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk dilanjutkan ke tahapan pengesahan dan pengundangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bapemperda juga meminta pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran yang memadai agar peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, sekaligus menindaklanjuti ketentuan pelaksanaannya sesuai kebutuhan.

Selain persetujuan dua Ranperda, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian hasil reses Masa Sidang III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan.

Melalui persetujuan dua Ranperda ini, diharapkan regulasi daerah semakin selaras dengan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya.

(Rahman)